Metta Anugrah Dewi: Perkembangan demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia

Posted in Label: pendidikan | di 6:13:00 AM

Bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia?

Indonesia pernah menerapkan tiga model demokrasi, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila. Setiap fase tentunya memiliki karakteristik yang merupakan ciri khas dari pelaksanaan tiap-tiap fase demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Atau dengan kata lain, Demokrasi dapat dikatakan sebagai kekuasaan atau pemerintahan ada di tangan rakyat, yaitu kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia, antara lain:

ü Demokrasi Liberal

Sejak dikeluarkannya pengumuman Badan Pekerja tanggal 11 November 1945 maka demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi liberal seperti yang berlaku di Eropa Barat yaitu sistem demokrasi parlementer, dimana anggota-anggota masyarakat diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam lapangan politik dan ekonomi. Hal ini menyebabkan adanya kebebasan bersaing. Dalam kabinet ini, pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai dan golongannya, Saat demokrasi liberal diterapkan di Indonesia, mengakibatkan banyaknya muncul kekacauan. Jumlah partai terus-menerus meningkat sehingga situasi politik menjadi sangat labil sehingga timbul krisis kabinet. Sebelum kabinet dapat melaksanakan programnya ia telah jatuh, dan kabinet yang baru yang menggantikannyapun tidak bertahan lama. Dalam suasana tersebut pembangunan Negara menjadi terlalantar, korupsi merajalela, potensi nasional terpecah belah sehingga cita-cita untuk membangun dan mengembangkan demokrasi dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur hanya tinggal impian belaka.

ü Demokrasi Terpimpin

Demokrasi yang kita terapkan sebelum demokrasi terpimpin merupakan demokrasi ala barat maka tidak sesuai dan tidak cocok dengan jiwa dan kepribadian bangsa indonesia. Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner. di mana presiden tidak bertanggungjawab pada DPR. Presiden dan DPR berada di bawah MPR. Pimpinan terletak di tangan presiden sehingga menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi terpimpin yang menurut definisi pemerintah pada waktu itu sangat baik. Bahwa demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Akan tetapi setelah kita perhatikan pelaksanaan demokrasi terpimpin tersebut bukanlah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, melainkan demokrasi terpimpin mengarah pada pemusatan pemerintahan pada satu orang atau suatu kelompok tertentu. Karena tiga kekuasaan pemerintah yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif dipegang dan dikuasai oleh presiden, sehingga presiden yang menentukan jalannya dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dalam praktek negara demokrasi tidak mempunyai hak apapun.

ü Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah suatu sistem pemerintahan rakyat yang berdasarkan kedaulatan rakyat dengan azas musyawarah untuk mufakat sebagai sarana utama bagi pemecahan masalah-maslah politik, ekonomi, dan sosial budaya demi mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Demokrasi pancasila bukanlah suatu tujuan, melainkan suatu sarana atau alat untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Pada demokrasi ini rakyat sebagai subyek demokrasi, berhak ikut serta aktif menentukan keinginan-keinginan dan pelaksanaan. Sehingga kepentingan bersama dapat diwujudkan. Prinsip demokrasi pancasila adalah memperhatikan kepentingan semua golongan, semua lapisan masyarakat tanpa memperhatikan suku, ras, etnis, agama, ataupun daerah seseorang. Dalam hal mengambil keputusan ditentukan berdasarkan kebulatan mufakat sebagai hasil hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.